Regulasi baru akan mewajibkan seluruh instansi pusat dan daerah mengintegrasikan standar Satu Data Indonesia serta sistem keamanan data bersertifikasi.
Dewan Perwakilan Rakyat bersama kementerian teknis merampungkan pembahasan draf final Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik Digital. Beleid ini ditargetkan disahkan pada rapat paripurna akhir bulan ini.
Salah satu poin krusial adalah jaminan perlindungan data pribadi pemohon layanan dan sanksi tegas bagi penyelenggara yang gagal mengamankan data warga.
Pesan langsung dari kelompok tani binaan lokal.
Bambang Sudiro
25 menit yang lalu
Inisiatif yang luar biasa. Transformasi digital seperti ini sangat dibutuhkan agar potensi daerah tidak tertinggal.
Dr. Nurul Hidayati
1 jam yang lalu
Integrasi data real-time antar wilayah akan mempercepat transparansi APBDes dan efisiensi birokrasi.